PKH/BLNT

Boleh Disimak baik-Baik

Bagi yang biasa bertanya, “Kenapa saya tidak dapat bantuan PKH dan RASTRA (sekarang BPNT) ataupun bantuan pemerintah lainnya?, “Dari mana sebenarnya sumber data yang dipakai?” dll. Silahkan baca!

PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT) sebagai sumber data BANSOS harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kab/Kota

PKH (Program Keluarga Harapan) dan Rastra (Rastra) atau sekarang BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) itu program Pemerintah yang bersumber dari APBN, Dikelola oleh Kementerian Sosial RI dan dibantu oleh Dinas Sosial yang ada di Kabupaten/Kota/Provinsi serta Pendamping PKH/TKSK disetiap desa/Kecamatan.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu diberikan “Kartu” yang berfungsi sebagai alat transaksi yang dicetak berdasarkan permintaan dari Kementerian Sosial.

Yang menjadi permasalahan, darimana Kementerian Sosial mendapatkan data?

1. Pertama, dari Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan yang diambil dari sensus BPS (Badan Pusat Statistik).

2. Dari up to date Data (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) Kabupaten/Kota oleh Masing-masing Desa/Kel dan disahkan oleh Kab/Kota sebagai “data kemiskinan” ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) v 2.0 milik Kementerian Sosial RI.

=====
Jadi, semua calon penerima bantuan (KPM) datanya bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) di dalam SIKS-NG Kementerian Sosial. Orang miskin yang namanya tidak termasuk dalam BDT/SIKS-NG v2. 0 dipastikan tidak akan menerima bantuan dari Pemerintah secara “resmi”.

Karena itu Pemerintah Desa/Kel telah melakukan up to date dengan memasukkan sebanyak-banyaknya calon KPM dan sekaligus mencoret KPM yang tidak layak/pindah/meninggal sekaligus dibuktikan dengan KK dan KTP ybs.

===YANG MENJADI PERMASALAHAN==

– Pertama, ternyata KUOTA KPM yang diterima di suatu desa tidak sesuai dengan Total Jumlah KPM yang diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kel ke Kementerian Sosial.

Misal, di Desa/Kel A, jumlah KK miskin yang diusulkan masuk dalam BDT/SIKS-NG adalah sebanyak 1000 KK, (dari 2000 KK penduduk desa) , TETAPI kenyataannya KUOTA yang disahkan oleh Kementerian Sosial hanya 600 KPM, maka artinya masih ada 400 KK di Desa/Kel itu yang tidak menerima bantuan.. Saat itu.

– Kedua, dari Kuota 600 KPM yang ditetapkan, ternyata data yang ditetapkan masih memakai data lama, ada orang yang Sudah Meninggal, sudah menikah, sudah pindah, duplikasi suami-istri dan sudah tidak layak (tiba-tiba dapat Pembebasan Tol, contoh),
.. sedangkan di satu sisi masih ada 400 KK yang belum menerima bantuan karena keterbatasan KUOTA di Desa/Kel itu.

Artinya dari 600 KPM itu sendiri setelah dilakukan Validasi dan Verifikasi oleh Pendamping PKH, kuota nya berkurang lagi.

– Ketiga, Calon Penerima KPM untuk PKH dan BPNT tidak bisa diganti atau ditukar secara spontan/langsung bila ada pencoretan nama, Saldo Nol, karena dengan Sistem Kartu, para KPM adalah by name by address, tidak bisa diganti oleh Kepala Desa, Camat, Dinas Sosial Kabupaten saat itu juga. Karena validasi data di Kementerian baru dilakukan setiap 6 bulan sekali (2x setahun), artinya jika ada data KPM yang DICORET/DIBATALKAN, maka TIDAK BISA DIGANTI ORANG LAIN saat itu juga.

– Keempat, dinamika perkembangan masyarakat yang dinamis tidak bisa diakomodir oleh System, misalnya tiba-tiba terjadi bencana alam, perpindahan penduduk yang masuk ke Desa/Kel, pernikahan yang menyebabkan timbul KK baru yg masuk kategori Kurang Sejahtera, kelahiran bayi dari KK-Kurang Sejahtera dsb.

– Kelima, Pemerintah Desa/Kel, Kecamatan atau Kabupaten tidak bisa menetapkan KUOTA dan siapa-siapa KPM yang ditetapkan oleh Pihak Kementerian Sosial, karena Data KPM by name by address ditentukan oleh pihak KEMENTERIAN SOSIAL RI.

Adapun Pendamping PKH tiap-tiap Desa hanya memvalidasi dan memverifikasi “kelayakan” dari calon KPM dari data yang diterima dari Kementerian Sosial, karena jika tidak layak maka akan calon KPM tsb diusulkan untuk “DICORET”.
TETAPI….. tidak bisa diganti oleh KPM lain walaupun mereka memang layak karena Datanya ditentukan oleh Kementerian Sosial, bukan oleh Pemerintah Desa/Kel, karena bagi Pemerintah Desa/Kel mereka menginginkan KUOTA KPM SEBANYAK-BANYAKNYA dengan Data yg benar…

——————

Ini perlu kami sampaikan, agar masyarakat paham mekanisme PKH dan BPNT sehingga tidak menimbulkan “tuduhan-tuduhan” sepihak yang berujung FITNAH.

Berkurangnya “KUOTA” KPM PKH-BPNT, bukan berarti di Desa/Kel itu Masyarakat Miskinnya Habis…

  1. Karena yang diinginkan dari Program Pemerintah itu adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, bukan memelihara Kemiskinan, sehingga tindakan BAGI RATA tidak boleh dilakukan. Disinilah peran Pemerintah Daerah
    dibutuhkan sebagai penyangga bansos, memberi perhatian terhadap warga miskin yang belum mendapat bansos dengan bantuan sementara hingga mendapat kuota tambahan

EVALUASI POSBINDU PTM

EVALUASI POSBINDU “SEGER WARAS ” DESA MUNTANG
Hari sabtu tgl 15 juni 2019 posbindu yang setiap bulan diadakan pada hari sabtu pekan pertama terasa berbeda.
di RT 3 RW 1 Tepatnya di rumah pak kadus toyo posbindu dihadiri oleh kepala desa muntang beserta perangkat serta ada kepala puskesmas kemangkon.dokter dan tiem posbindu puskesmas kemangkon.
Ya…


Hari ini puskesmas kemangkon sedang melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan rutin posbindu di desa muntang.
Perlu diketahui posbindu dilaksanakan dengan 5 kegiatan yaitu pendaftaran. Wawancara kesehatan. Pemeriksaan fisik dan biokimia atau laborat.konsultasi dan pencatatan ditambah dengan senam sebelum posbindu.


Setiap peserta posbindu dilakukan pengecekan tensi darah.lemak tubuh.lemak perut.cek kolesterol.gula darah dan asam urat.
Diharapkan dengan rutin dilakukan pemeriksaan kesehatan ,warga bisa terdeteksi penyakit tidak menular dan mencegah terjadinya komplikasi yang disebabkan oleh penyakit tidak menular contohnya hipertensi.gula darah tinggi atau diabetes melitus.asam urat dan kolesterol tinggi
Perlu diketahui pula .
Untuk pemeriksaan rutin di posbindu ini tidak dikenakan biaya sepeserpun alias GRATIS.
jadi mari untuk semua warga desa muntang yang berumur 16 s.d 60 tahun kami ajak untuk memeriksakan diri di posbindu desa muntang sabtu pekan pertama di rumah pak kadus toyo rt 3 rw 1 dan sabtu pekan kedua dirumah bu dwi antari rt 8 rw 3
MARI berdayakan POSBINDU
MARI ….Menuju masa muda sehat
Hari tua nikmat
Tanpa penyakit tidak menular dengan perilaku CERDIK
Cek kesehatan secara berkala
Enyahkan asap rokok
Rajin aktifitas fisik
Diet sehat dg kalori seimbang
Kelola stress
MARI wujudkan
Warga muntang sehat tanpa Penyakit Tidak Menular
πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘

PSN LINSEK


Pemberantasan Sarang Nyamuk Lintas Sektor (PSN LINSEK ) dan Jumat Mulia (JULIA) desa muntang

Hari ini jumat tgl 12 april 2019 ada suasana yang berbeda di desa muntang tepatnya di rumah bapak kades paryono rt 10 rw 4 desa muntang.
Ada beberapa orang .TNI.polisi.peramgkat desa dan bapak bapak RT serta ibu ibu kader yang berkumpul.
Bukan untuk sekedar kumpul kumpul apalagi untuk kampanye (☺☺☺🀭)
Mereka berkumpul untuk melaksanakan kegiatan PHBS Pencegahan penyakit demam berdarah yaitu PSN LINSEK.
Kader desa muntang.perangkat desa.bapak bapak RT.bidan desa.tenaga pendamping DSM bersama puskesmas kemangkon,polsek.koramil dan kecamatan melakukan PSN di rt 10 dan rt 12.
PSN LINSEK ini dilakukan 1 th sekali dalam rangka dukungan untuk ibu ibu kader yang selalu rutin melaksanakan kegiatan PSN setiap hari jumat di lingkungan desa muntang. Sekaligus untuk mencegah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk terutama nyamuk aedes aegepty.
Bapak suharno selaku kepala puskesmas kemangkon mengatakan nyamuk aedes tidak bisa dicegah dengan pengasapan (fogging) karena foging hanya membunuh nyamuk dewasa .sedangkan telur nyamuk yg nantinya akan jadi nyamuk dewasa akan tetap hidup dan ini yang justru harus dicegah.
Pencegahan yang bisa dilakukan sangat mudah dan murah yaitu dengan mencegah tergenangnya air di tempat tempat yang bisa menampung air dengan PSN = menguras.menutup dan mengubur tempat yg berpotensi tergenang air, karena nyamuk jenis ini berkembang di air yang jernih.
Puskesmas bersinergi dengan Relawan Peduli Purbalingga (RPP) kemangkon jg membagikan sembako ke orang yng membutuhkan dalam kegiatan JULIA (Jumat Mulia) .
Hari ini alhamdulillah terkumpul 18 paket sembako yg dibagikan ke 18 orang di wilayah rw 4.
Dan yang menarik disini anak anak PAUD pun ikut membantu untuk membagikan sembako dalam rangka pembelajaran bagi anak anak usia dini bahwa berbagi rezeki adalah hal yang menyenangkan dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.
Kepala desa muntang bapak paryono mengapresiasi ibu ibu kader kesehatan desa muntang yang berkeliling rutin setiap jumat untuk melakukan PSN secara sukarela dan mengaku bangga dengan ibu ibu desa muntang yang mewujudkan GERMAS salah satunya dg senam setiap hari sabtu.
Semoga kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat desa muntang dan semoga masyarakat desa muntang bisa bersama sama dengan kader kesehatan bergotong royong untuk melakukan jumat PSN secara rutin sehinggga desa muntang bisa menjadi desa sehat mandiri.
Desa muntang mantap…
Kader semangat..
Masyarakat pun sehat …
πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘

PSN LINTAS SEKTORAL

PSN Pemberantasan Sarang Nyamuk Lintas sektoral di Rw 4 Desa Muntang dan pembagian sembako dari Puskesmas Kemangkon…
1. Kader Kesehatan Desa.
2. Masyarakat Rw 4
3. Pemdes Muntang.
4. Polsek Kemangkon.
5. Koramil Kemangkon.
6. Camat Kemangkon.
7. UPT Dinas Kesehatan Kemangkon.
8. PAUD Desa Muntang.
SEMANGATTTT

PELATIHAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2019. Selama 2 hari Sabtu – Minggu tanggal 2-3 pebruari 2019. Kerjasama antara PPDRI Kec. Kemangkon dengan LPK Perwira Purbalingga. Γ‘ara sumber dari Inspektorat Kab. Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purbalingga.
Dengan adanya pelatihan ini diharapkan Perangkat Desa dapat menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dengan baik dan benar terutama Sekretaris Desa dan Bendahara Desa supaya dalam mengelola keuangan Desa tidak bermasalah…#semangat